Kementerian Pertahanan mengeluarkan program bela negara untuk masyarakat agar bisa mengenal atau memahami empat pilar negara, sistem pertahanan semesta dan pengenalan alutsista TNI. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan tujuan dari kegiatan bela negara adalah untuk membentuk mental masyarakat Indonesia agar memiliki kesadaran akan rasa cinta terhadap Tanah Air, setia pada negara dan rela berkorban untuk bangsa dan negara.
Ryamizard juga mengharapkan bela negara ini dapat menyebarkan apa yang telah didapat dalam acara program ini kepada masyarakat sebagai bagian dari revolusi mental bangsa Indonesia. Bela negara ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
"Tidak meniru siapa-siapa, ini hak dan kewajiban. Demo boleh, tapi negara minta warganya bela negara. Kita lahir dan besar di sini hidup bersama dan besar bersama. Bela Negara salah satu bentuk disiplin pribadi yang akan membentuk disiplin kelompok, seterusnya disiplin nasional," kata Ryamizard di kantornya, Jakarta, Senin (12/10).
Namun dalam perjalanannya, kegiatan bela negara ini membuat kader atau peserta tidak kuat mengikuti pelatihan ini. Ada sedikitnya kader bela negara meninggal dunia saat menjalani pelatihan.
Baru-baru ini, salah satu PNS di Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY telah meninggal dunia usai mengikuti pelatihan bela negara di markas Batalion 403 Wirasadha Pratista, Yogyakarta, Rabu (23/12). PNS yang bernama Isparwono (53) diduga meninggal karena serangan jantung. Program tersebut dilakukan selama dua hari yakni pada Selasa-Rabu 22-23 Desember 2015.
Isparwono mendadak sakit ditengah pelatihan bela negara. Kemudian, ia meminta istirahat lantaran tak kuat mengikuti latihan ini. "Sekitar pukul 13.00 wib tadi, waktu istirahat kemudian merasa sakit, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Sarjito," Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY Agus Supriyanto, Rabu (23/12).
Sesampainya di rumah sakit, Isparwono tak tertolong dan menghembuskan nafas terakhir. "Iya meninggal di sana (rumah sakit)," singkatnya.
Sebelum korban Isparwono, salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Dyah Purnamaningrum telah meninggal dunia ketika menjalani pelatihan di Grati, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (17/11). Dyah yang berusia 41 tahun itu pejabat eselon IV di Kemenhub dan menjabat sebagai Kasubag Kerjasama Regional Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri.
"Sejak hari minggu dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan apapun, tetapi setelah mengikuti kegiatan di hari senin, kondisi almarhumah drop karena sesak nafas."
Korban menghembuskan nafas terakhir pada Selasa, 17 November 2015 sekitar pukul 09.30 WIB. Sebelumnya, korban mengikuti Pelatihan Baris Berbaris (PBB). Namun ia meminta izin keluar dari barisan karena mengalami pusing dan berteduh di bawah pohon.
Kemudian, korban dievakuasi dengan ambulance menuju Puskesmas Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Setelah ditangani dokter di ruang Unit Gawat Darurat, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Almarhumah dibawa ke rumah duka di Kendal, Jawa Tengah.
Aksi mogok yang dilakukan oleh para sopir Metro Mini di sejumlah terminal tidak mendapat simpati dari berbagai pihak. Demo mogok tersebut sebagai bentuk protes pengusaha Metro Mini lantaran Dinas Perhubungan Jakarta mengandangi bus-bus metromini, karena dinilai sudah tak layak mengangkut penumpang dan sering memakan korban di jalan raya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak peduli para sopir Metro Mini mogok massal. Bahkan Ahok menilai hal itu lebih baik daripada sopir metromini ugal-ugalan di jalan dan membahayakan pengguna jalan lain.
"Kalau mau mogok ya silakan mogok, daripada kita bikin mogok waktu bunuh orang," tukas Ahok panggilan akrab Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, Minggu (20/12) kemarin.
Ahok bahkan mempersilakan ratusan sopir Metro Mini untuk mogok. Karena hal itu tidak berpengaruh dengan aktivitas masyarakat lantaran saat ini sedang musim liburan sekolah dan libur akhir tahun.
"Biarin aja, daripada ada yang meninggal. Kita akan tambah bus lain saja. Toh sekarang musim libur sekolah. Ini libur sekolah, (juga) mau libur akhir tahun. Lu mogok aja, gue pengen lihat," tegasnya.
Selain itu, Ahok menegaskan aksi mogok ratusan sopir Metro Mini tidak akan berpengaruh terhadap aktivitas transportasi massal di Ibukota. Sebab, pihak Pemprov DKI telah menyediakan alternatif transportasi untuk memenuhi kebutuhan warga DKI, salah satunya dengan mengganti bus Metro Mini dengan bus sekolah.
"Jadi saya senang banget loh. Enggak usah ditangkapin sudah mogok semua, enak banget. Saya minta kepada semua pengemudi metromini pemiliknya kalau mogok selama-lamanya saja," tukas Ahok.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mendukung langkah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menertibkan Metro Mini tidak laik jalan. Tito punya alasan, Metro Mini yang selama ini beroperasi saat ini sudah sangat memprihatinkan.
Selain itu, masih kata Tito, sistem rekrutmen para sopir Metro Mini juga kurang baik sehingga kerap berulah dengan melanggar lalu lintas. Bahkan, Tito mempertanyakan standarisasi dan perizinan operasional Metro Mini di Ibu Kota.
"Ide dari Gubernur sudah positif sekali, ini sebuah masalah karena Metro Mini ini kan keberadaannya sudah kurang layak, banyak kejadian sudah, sehingga perlu diperbaiki sistem rekrutmen yang kurang baik dan kelaikan jalan sehingga perizinan juga enggak jelas," timpal Tito.
Lebih lanjut Tito menyatakan siap membantu Pemprov DKI Jakarta untuk menindak sopir dan bus Metro Mini yang jauh di bawah standar kelaikan demi keselamatan warga DKI. "Demi kepentingan menyelamatkan nyawa otomatis pemerintah mengambil langkah untuk melakukan penindakan terhadap mereka. Bukan berarti menutup ruang, mereka dimatikan, tidak," bebernya.
Selain itu, Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, juga mendukung perbaikan manajemen Metro Mini. Salah satunya dengan bergabung di bawah manajemen PT Transjakarta. "Penegakan yang dilakukan Dinas Perhubungan pada intinya Organda mendukung, karena ini masalah nyawa," ucap Shafruhan di Jakarta Selatan, Senin (21/12).
Shafruhan juga sependapat dengan Ahok, bahwa selama ini Metro Mini yang beroperasi memang banyak masalah. Di antaranya kelaikan jalan bus Metro Mini dan manajemennya.
"Ada dua faktor utama. Pertama karena tidak layak, yang kedua suratnya tidak lengkap," tandasnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menghilangkan jalur lambat di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Jalur itu rencananya akan digunakan untuk pelebaran trotoar.
"Akan tetapi, tunggu (pembangunan) MRT (mass rapid transit) selesai dulu. Jalur lambat mau dibuang untuk memperlebar trotoar," kata Basuki di Plaza Senayan, Jakarta, Minggu (6/9/2015).
Setelah pelebaran trotoar dilakukan, pengelola gedung-gedung di sepanjang Jalan Sudirman harus merobohkan pagar atau pembatas mereka.
Nantinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberi insentif kepada pemilik gedung, berupa pemasangan layar light-emitting diode (LED) tanpa harus membayar pajak.
"Jadi kalau kamu punya gedung dan pasang LED tanpa terima iklan, kamu tidak usah bayar pajak. Kalau kamu terima iklan, pembagiannya 70-30, 70 untuk pemilik gedung dan 30 buat DKI. Nah kami mau kasih insentif seperti itu," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Basuki meyakini, dengan demikian, nantinya Jalan Sudirman di Jakarta tak kalah dengan New York ataupun Tokyo, Jepang. "Nanti di sana ada LED, restoran, dan bisa jadi kawasan terpadu seperti Orchard, Singapura; dan New York," kata Basuki.
Wacana Pemprov DKI untuk membongkar pagar-pagar gedung Jalan Sudirman sudah diucapkan sejak September 2013 lalu.
Kini, pada bulan yang sama dan tahun yang berbeda, Basuki kembali menyampaikan wacananya itu. Diharapkan, program itu baru dapat berjalan setelah pembangunan MRT rampung atau pada tahun 2018-2019.
