Pengamat politik dari lembaga Populi Center Usep S Ahyar menegaskan bahwa agenda persidangan teradu Ketua DPR Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin (7/12) mendatang tidak perlu lagi mendengarkan isi rekaman. Selain sudah tidak relevan, Setnov sebelumnya sudah mengakui ada pertemuan itu.
"Karena sudah jelas ya, dari rekaman apalagi yang mau ditanyakan, karena sudah benar ini suara siapa, pelakunya sudah mengakui, jadi apalagi," kata Usep.
Bila sidang MKD masih digelar pemutaran rekaman, dia curiga ada motif politis di dalamnya. Motif yang dimaksud adalah Setnov berupaya mengulur-ulur persidangan agar dapat mencari celah untuk membela diri dan memutarbalikkan fakta persidangan.
"Sebenarnya sidang mau diteruskan kan dalih mengulur dan cari celah-celah politik. Para politisi di MKD pandai bersilat lidah, membalik-balikkan fakta," tegas Usep.
Bahkan, lanjutnya, sidang MKD akan terus masuk angin bila komposisi hakim dan anggota MKD tidak diganti. Usep menambahkan sidang MKD kali ini seperti sidang politik, bukan sidang kode etik.
"Saya kira memang yang mendasar apa MKD ini, kalau orang yang sama maka pengulangan, nah ini motifnya saya kira ini kan sidang politik bukan sidang etik. Kalau sidang etik fokus di etik itu, ini kan sidang politik jadi hakim majelis, merangkap jaksa, merangkap politisi juga, hakim etik itu. Kalau mau bener ya hakimnya independen dong, kalau berani," tandasnya.
Rekaman percakapan versi panjang antara Ketua DPR Setya Novanto dengan pengusaha migas M Riza Chalid serta Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin akhirnya diputar di persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Rekaman diputar saat pengadu Menteri ESDM Sudirman Said dihadirkan di sidang MKD, Rabu (2/12).
Isi rekaman membuat berbagai pihak tercengang, meski transkrip percakapan itu sudah beredar luas sebelum diputar di persidangan. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga tokoh senior Partai Golkar bahkan dengan keras menyindir Setya Novanto.
JK mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Jokowi terkait rekaman itu dan bertekad akan membersihkan hal ini. "Kita harus tegas. Kita tidak bisa berjalan mundur lagi," kata JK saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di kompleks MPR/DPR Senayan Jakarta, Kamis (3/12).
Terkait isi rekaman, JK menilai rakyat telah dipertontonkan suatu upaya sekelompok orang pengusaha dan pejabat tinggi negara yang merugikan negara sangat besar.
"Sangat tragis bangsa ini! Semalam belum 24 jam di gedung DPR MPR ini dipertontonkan sebuah upaya korupsi sekarang kita bicarakan pencegahannya," kata JK dengan nada tinggi.
Menurut JK isi rekaman juga memperlihatkan sebuah keserakahan manusia. "Semalam kita diperlihatkan keserakahan, karena saya yakin ketiga orang itu bukan alasan untuk makan. Kita selalu permisif tapi ini harus diselesaikan," ujarnya.
"Kalau kita lihat semalam, luar biasa. Dengan congkaknya, diperlihatkan semua bisa dikuasai dengan uang," tegas JK lagi.
Sindiran JK yang cukup menohok adalah absennya Setya Novanto dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan. Menurut JK, ke depan dalam acara-acara resmi resmi yang akan hadir pimpinan lembaga legislatif hanya dua.
"Nanti hanya ketua DPD dan MPR yang hadir karena yang satunya (ketua DPR) sudah hilang," kata JK.
Terkait proses persidangan, JK menyatakan sangat menghargai keterbukaan yang dilakukan MKD. "Saya hargai keterbukaan (proses sidang di MKD) dan itu membuat kita tahu apa yang terjadi di bangsa Indonesia," ujarnya.
Dia menambahkan, kasus Novanto membuktikan bahwa meskipun keras upaya pemberantasan korupsi namun tetap saja ada oknum di DPR dan pemerintahan tidak punya rasa takut melakukan korupsi.
"Tetap saja ada oknum-oknum di DPR dan pemerintahan yang tidak punya rasa takut untuk berbuat (korupsi)," ujarnya.
Saat disinggung munculnya nama Menko Polhukam Luhut Panjaitan dalam rekaman Novanto, JK menyerahkannya kepada MKD untuk menindaklanjutinya. Menurutnya, bisa saja setelah proses di MKD ada isi pembicaraan yang berimplikasi hukum sehingga bisa ditindaklanjuti.
"Ya mungkin nanti setelah itu (proses di MKD) pembicaraan di dalam tentu berimplikasi kepada hukum apabila ada bukti-bukti," pungkasnya.
