Usep S Ahyar : Setya Novanto sudah mengaku soal pertemuan itu

Pengamat politik dari lembaga Populi Center Usep S Ahyar menegaskan bahwa agenda persidangan teradu Ketua DPR Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin (7/12) mendatang tidak perlu lagi mendengarkan isi rekaman. Selain sudah tidak relevan, Setnov sebelumnya sudah mengakui ada pertemuan itu.

"Karena sudah jelas ya, dari rekaman apalagi yang mau ditanyakan, karena sudah benar ini suara siapa, pelakunya sudah mengakui, jadi apalagi," kata Usep.

Bila sidang MKD masih digelar pemutaran rekaman, dia curiga ada motif politis di dalamnya. Motif yang dimaksud adalah Setnov berupaya mengulur-ulur persidangan agar dapat mencari celah untuk membela diri dan memutarbalikkan fakta persidangan.

"Sebenarnya sidang mau diteruskan kan dalih mengulur dan cari celah-celah politik. Para politisi di MKD pandai bersilat lidah, membalik-balikkan fakta," tegas Usep.

Bahkan, lanjutnya, sidang MKD akan terus masuk angin bila komposisi hakim dan anggota MKD tidak diganti. Usep menambahkan sidang MKD kali ini seperti sidang politik, bukan sidang kode etik.

"Saya kira memang yang mendasar apa MKD ini, kalau orang yang sama maka pengulangan, nah ini motifnya saya kira ini kan sidang politik bukan sidang etik. Kalau sidang etik fokus di etik itu, ini kan sidang politik jadi hakim majelis, merangkap jaksa, merangkap politisi juga, hakim etik itu. Kalau mau bener ya hakimnya independen dong, kalau berani," tandasnya.

Setya Novanto disindir oleh Wapres Jusuf Kalla

Rekaman percakapan versi panjang antara Ketua DPR Setya Novanto dengan pengusaha migas M Riza Chalid serta Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin akhirnya diputar di persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Rekaman diputar saat pengadu Menteri ESDM Sudirman Said dihadirkan di sidang MKD, Rabu (2/12).

Isi rekaman membuat berbagai pihak tercengang, meski transkrip percakapan itu sudah beredar luas sebelum diputar di persidangan. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga tokoh senior Partai Golkar bahkan dengan keras menyindir Setya Novanto.

JK mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Jokowi terkait rekaman itu dan bertekad akan membersihkan hal ini. "Kita harus tegas. Kita tidak bisa berjalan mundur lagi," kata JK saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di kompleks MPR/DPR Senayan Jakarta, Kamis (3/12).

Terkait isi rekaman, JK menilai rakyat telah dipertontonkan suatu upaya sekelompok orang pengusaha dan pejabat tinggi negara yang merugikan negara sangat besar.

"Sangat tragis bangsa ini! Semalam belum 24 jam di gedung DPR MPR ini dipertontonkan sebuah upaya korupsi sekarang kita bicarakan pencegahannya," kata JK dengan nada tinggi.

Menurut JK isi rekaman juga memperlihatkan sebuah keserakahan manusia. "Semalam kita diperlihatkan keserakahan, karena saya yakin ketiga orang itu bukan alasan untuk makan. Kita selalu permisif tapi ini harus diselesaikan," ujarnya.

"Kalau kita lihat semalam, luar biasa. Dengan congkaknya, diperlihatkan semua bisa dikuasai dengan uang," tegas JK lagi.

Sindiran JK yang cukup menohok adalah absennya Setya Novanto dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan. Menurut JK, ke depan dalam acara-acara resmi resmi yang akan hadir pimpinan lembaga legislatif hanya dua.

"Nanti hanya ketua DPD dan MPR yang hadir karena yang satunya (ketua DPR) sudah hilang," kata JK.

Terkait proses persidangan, JK menyatakan sangat menghargai keterbukaan yang dilakukan MKD. "Saya hargai keterbukaan (proses sidang di MKD) dan itu membuat kita tahu apa yang terjadi di bangsa Indonesia," ujarnya.

Dia menambahkan, kasus Novanto membuktikan bahwa meskipun keras upaya pemberantasan korupsi namun tetap saja ada oknum di DPR dan pemerintahan tidak punya rasa takut melakukan korupsi.

"Tetap saja ada oknum-oknum di DPR dan pemerintahan yang tidak punya rasa takut untuk berbuat (korupsi)," ujarnya.

Saat disinggung munculnya nama Menko Polhukam Luhut Panjaitan dalam rekaman Novanto, JK menyerahkannya kepada MKD untuk menindaklanjutinya. Menurutnya, bisa saja setelah proses di MKD ada isi pembicaraan yang berimplikasi hukum sehingga bisa ditindaklanjuti.

"Ya mungkin nanti setelah itu (proses di MKD) pembicaraan di dalam tentu berimplikasi kepada hukum apabila ada bukti-bukti," pungkasnya.

Para haters selalu mencari kesalahan Pak Jokowi, termasuk stasiun Tv swasta ini

Rencana pembelian Helikopter terbaru merek Agusta Westland AW101 buatan Inggris-Italia ini semakin menjadi perbincangan hangat di media sosial, banyak yang menduga bahkan sebagian memberitakan kalau helikopter tersebut dibeli khusus untuk presiden, dan para pembenci Jokowi-pun mempunyai amunisi baru untuk membesarkan masalah ini, dan media radikal dan pendukung khilafah-pun tak mau ketinggalan. Tapi ternyata tidak demikian, pesawat ini tidak dipergunakan khusus untuk Jokowi.

Begitu pula media-media yang Anti Jokowi, salah satunya Tv One, ketika wawancara dengan Kadispen TNI AU Marsm Dwi Badarmanto dalam kabar siang, TV One disemprot oleh pak Kadispen karena selalu memberitakan bahwa pesawat Helikopter ini dibeli khusus untuk Presiden.

Ketua DPR, Setya Novanto akhirnya mengundurkan diri

Akhirnya, Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR menyusul skandal pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait dengan kasus “Papa Minta Saham” yang masih menggelinding.

Kasusnya semakin liar karena juga menyerempet sejumlah nama, termasuk Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Darmo, dan bos Freeport Indonesia, Maruf Sjamsuddin.

Kabar mundurnya Setya disampaikan oleh salah satu petinggi Partai Golkar, di mana dia juga merupakan salah satu pengurusnya.

“Setya Novanto telah mundur sebagai Ketua DPR, tapi dia tetap jadi anggota DPR,” kata petinggi senior Golkar, Fahmi Idris, sebagaimana dikutip Reuters, Jumat (20/11/2015), yang dikutip Warta Kota.

Sebelum kabar mundurnya Setya diumumkan oleh Fahmi Idris, sejumlah media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Blackberry Messenger (BBM), ramai menyebarkan video lelucon terkait mundurnya Setya.‎

Fadli Zon naik pitam setelah di laporkan le MKD oleh Sudirman Said

Menteri ESDM Sudirman Said telah melaporkan adanya politikus DPR meminta jatah dari PT Freeport ke Majelis Kehormatan Dewan DPR. Untuk memuluskan aksinya politisi Senayan itu juga mencatut nama Presiden Jokowi.

Sudirman telah menyerahkan bukti percakapan yang membahas penyelesaian kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia dan meminta agar perusahaan memberikan saham 49 persen pada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mereka juga meminta 49 persen saham.

Sudirman menambahkan anggota DPR itu juga meminta diberi proyek listrik yang akan dibangun di Timika. Selain itu dia juga meminta PT Freeport Indonesia menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut.

"Saya dalam pertemuan dengan Majelis Kehormatan DPR (MKD) telah menjelaskan nama, waktu, dan tempat kejadian dan pokok pembicaraan yang dilakukan oleh oknum salah satu anggota DPR dengan pimpinan PT Freeport Indonesia agar ditindaklanjuti," kata Sudirman Said di Jakarta, Senin (16/11).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai apa yang dilakukan Sudirman adalah manuver politik. Menurutnya, justru selama ini Sudirman yang sering melakukan pelanggaran undang-undang dengan membantu PT Freeport.

"Yang dilakukan oleh saudara Sudirman Said ini suatu manuver politik, untuk menutupi sesuatu. Justru dialah yang paling banyak menguntungkan Freeport dengan memberikan izin melakukan ekspor," tuding Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Fadli, kasus ini sudah terjadi semenjak bulan Juni silam. Akan tetapi Sudirman baru melaporkan hari ini. Pelaporan pun bukan ke polisi namun ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

"Perlu dicatat bahwa selama ini Kementerian ESDM-lah yang memberikan banyak keleluasaan pada Freeport. Kemudian ada undang-undang juga mengharuskan untuk ekspor harus mempunyai smelter. Jadi harus tidak boleh bahan bakunya," kata Fadli.

Fadli menilai, bukti itu harus diklarifikasi ulang. Sebab, di mata Politisi Gerindra ini, konteks percakapan bisa saja sekadar obrolan santai yang tak formal.

"Saya kira orang yang melakukan pelaporan ini harus segera dilaporkan ke polisi. Kalau saudara Sudirman Said menggunakan rekaman, maka ini juga suatu tindakan pidana, menyebarluaskan. Merupakan suatu fitnah juga oleh apa yang dilakukan oleh Sudirman Said," kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11)

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang menolak membuka tabir sosok politikus DPR yang meminta jatah 49 persen saham PT Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo. Dia meminta agar hal ini ditanyakan langsung ke pengadu utama yakni Menteri ESDM Sudirman Said.

"Kalau terkait nama, itu tanya saja ke Pak Sudirman. Saya tak punya kapasitas untuk menyampaikan itu. Saya jangan dipaksa menjawab," kata Junimart di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Saat ini beredar transkrip pembicaraan membahas mengenai pembangunan smelter Freeport, saham, hingga proyek listrik. Nama Menko Polhukam Luhut Panjaitan juga disebut-sebut dalam transkrip tersebut. Dalam transkrip itu, inisial SN diduga Setya Novanto, MS diduga Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin. Sedangkan inisial R masih belum diketahui.

Rizal Ramli : Oknum Pejabat Desakkan Perpanjangan Freeport

Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengungkapkan adanya seorang oknum pejabat yang belum-belum sudah mendesakkan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, padahal kontrak yang sekarang masih berlaku hingga 2021.

Menurut Rizal, paling cepat negosiasi kontrak karya Freeport baru bisa dilakukan pada 2019, dan baginya akan lebih baik kalau tidak ada perpanjangan,

"Ada pejabat yang keblinger mau mempercepat renegosiasi itu," kata Rizal dalam sebuah event di Jakarta, Rabu (7/10). Dia tidak menyebutkan nama.

Rizal mengatakan berakhirnya kontrak Freeport akan memberi kesempatan besar bagi Indonesia untuk memperbaiki sejarah dan mengelola secara mandiri tambang di sana demi kepentingan rakyat.

"Saya betul-betul kecewa dengan mental pejabat yang seperti itu. Dia mendorong supaya dipercepat negosiasi perpanjangan kontrak Freeport dan lain-lain, padahal ini kesempatan emas untuk me-rewrite sejarah," kata Rizal.

Berikut cuplikan pernyataan Rizal seperti ditayangkan Beritasatu News Channel :